Gubernur Suebu: Tuntutan Merdeka Telah Berkurang
Ratusan mahasiswa Papua se-Jawa Bali yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB) dengan menggunakan berbagai atribut adat melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (1/12). Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah Pusat untuk membuka ruang dialog dan melaksanakan Referendum bagi kebebasan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.
JAYAPURA, RABU – Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan saat ini jumlah rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan sudah jauh berkurang. “Hasil pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua sudah mulai dirasakan masyarakat sehingga tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah jauh berkurang,” kata Gubernur Suebu di Jayapura, Selasa (2/12) malam.
Menurut dia, indikasi berkurangnya tuntutan kemerdekaan itu terlihat dari kehadiran warga untuk memperingati apa yang disebut hari “Papua Merdeka” pada 1 Desember dengan wujud mengibarkan bendera bintang Kejora. “Di masa sebelum Pemberlakuan Otonomi Khusus, ribuan orang menghadiri hari kemerdekaan pada setiap 1 Desember dan diwarnai aksi kekerasan. Namun kini acara semacam itu hanya dihadiri segelintir orang,” katanya.
Bertalian dengan itu, gubernur menyesalkan penilaian beberapa kalangan yang hanya terfokus pada pengibaran bendera Papua Merdeka saja tanpa melihat akar persoalannya.
Suebu, yang pernah menjadi gibernur Papua di masa Orde Baru itu, mengibaratkan pengibaran Bendera Papua hanyalah asap saja, sementara apinya adalah kemiskinan, ketidakadilan dan keterbelakangan. “Jika apinya telah kita bendung, maka asapnya tidak akan muncul lagi,” kata Suebu mengibaratkan.
Dalam pertemuan dialogis dengan sejumlah wartawan dari berbagai media massa cetak Jakarta di kediaman resmi gubernur di Jayapura, Suebu menjelaskan beragam persoalan yang dihadapi provinsi terkebelakang di Indonesia tersebut. Pertemuan para wartawan Ibukota dan Gubernur Suebu itu diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri, yang pada kesempatan itu dihadiri pula para peserta Diklat calon diplomat RI.
Gubernur memaparkan mengenai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan membendung pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menjawab pertanyaan Antara dalam pertemuan itu menyangkut kecaman Amnesti Internasional atas pelanggaran HAM di Papua, Suebu menepis bahwa banyak data yang digunakan lembaga tersebut tidak akurat. “Saya pernah menemui pimpinan Amnesti Internasional yang bermarkas di Inggris itu. Ternyata data mengenai para korban HAM yang dihimpunnya tidak akurat,” katanya.
Sebelumnya, pada 25 September, Amnesti Internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Papua terutama mengenai penyiksaan terhadap para narapidana.
Suebu mengungkapkan bahwa pihak Amnesti pernah menunjukkan pada dia tentang nama-nama korban HAM di Papua. “Tapi saya sendiri tidak mengenal (nama-nama) yang disodorkan Amnesti. Bagaimana saya menjelaskan. Toh saya sendiri tidak mengenal nama-nama korban pelanggaran HAM itu,” katanya.
