64 TAHUN NKRI, FREEPORT MERDEKA

Detik-detik menjelang perayaan usia 64 tahun Negara Indonesia ini, terjadi masalah krusial bangsa yang terus dibiarkan. Terhitung sejak bulan Juli 2009 saja, orang tak dikenal berondong tembakan yang menewaskan karyawan PT.FI dalam areal investasi PT. Freeport Indonesia di Timika Tanah Papua sampai saat ini tanpa sebuah penyelesaian yang bermartabat oleh Bangsa Indonesia jelang HUT Nasional negara. Inilah bukti bahwa lingkaran keadilan bagi investasi diutamakan selama ini, terutama keberada Freeport di Papua lebih merdeka dibanding kemerdekaan Indonesia maupun kedaulatan rakyat Papua. Gunung dibor, lingkungan di cemari, rakyat di pindahkan dari habitat aslinya bahkan pulau Papua bagian barat ( Sorong-Maroke) dijual secara sistematik dalam rasio penentuan detik-detik integrasi Papuawamena

Penembakan Terjadi Lagi, 5 Karyawan Freeport Terluka

inggu, 16 Agustus 2009 | 14:52 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Aryo Wisanggeni G

TIMIKA, KOMPAS.com — Penembakan kembali terjadi di areal PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua, kembali terjadi Minggu (16/8). Bus karyawan ditembak saat dalam perjalanan dari Terminal Bus PT Freeport Indonesia di Gorong-gorong, Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, menuju Checkpoint Milepost 50.

Sumber tidak resmi menyebutkan, penembakan bus yang terjadi sekitar pukul 15.00 WIT itu menyebabkan lima karyawan PT Freeport Indonesia terluka. Dilaporkan bahwa kelima karyawan itu tidak terkena peluru, tetapi luka terkena serpihan kaca bus yang dikemudikan Sarifudin itu hancur diterjang peluru. Ada pula karyawan yang luka lecet.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari polisi ataupun PT Freeport Indonesia. Sumber tidak resmi menyebutkan kelima karyawan yang terluka itu adalah Ferdinandus, Credo Sahing, Baharuddin, Herman, dan Hendrik Ginsu.timika

Mahasiswa dan Pemuda Papua Merasa Terancam

papuaMahasiswa dan Pemuda Papua Merasa Terancam
Jakarta – Para mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Bali, Jawa, Jakarta, dan Bandung merasakan dirinya tidak aman. Setiap hari selalu ada tekanan dan intimidasi dilakukan oleh pihak aparat keamanan terhadap para mahasiswa dan pemuda Papua..

Peristiwa penangkapan salah seorang aktifis di Papua, Otinus Tabuni 9 Agustus, disusul kemudian panangkapan terhadap 16 aktivis mahasiswa dan pemuda Papua di Jayapura pada 20 Oktober 2008. Kasus terakhir, penangkapan Buktar Tabuni oleh aparat Polda Papua, 1 Desember.

“Semua tindakan itu menunjukan pola kekerasan masih dilakukan dalam mengakhiri konflik vertical antara rakyat Papua versus pemerintah Ri,” ujar Juru Bicara KANRPB. Wens Deowai kepada Opiniindonesia. com usai konprensi pers dan deklrasi “Tanah Papua: Zona Darurat” di TIM Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurut pengakuan mahsiswa Papua yang kuliah di Universitas Udayana ini, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan aparta kemanan terhadap mahasiswa dan pemuda Papua, menunjukan represi dan intimidasi serta terror terus berlangsung, terutama pasca deklarasi Internasional Parliamentarians for West Papua di London Inggris.

“Pola lama model Orde Baru diperlihatkan kembali oleh regime SBY-JK untuk mengamankan posisi politik mereka sambil mengorbankan rakyat Papua Barat,” tandas Wens Deowai.

Tindakan represi dan intimidasi dirasakan oleh para pemuda dan mahasiswa, baik yang ada di Papua maupun di Jawa dan Bali. Intimidasi dilakukan oleh pihak-pihak aparat keamanan, setelah para pemuda dan mahasisa Papua melakukan aksi pada 15 – 17 OKtober 2008 lalu. “Perlakuan intimidasi, represif dan terur kami rasakan di setiap kota tempat kami kuliah,” ujar Wens Edowai.

“Kami juga merasakan tindakan refresir terjadi pada teman-teman di Bandung, mahasiswa asal papua selalu diawasi dan diikuti oleh aparat keamanan,” ujar Heni Lani, mahasiswa yang kuliah di Bandung.

“Pasca reformasi 1998 penguatan demokrasi tidak terjadi dengan sempurna sehingga Pemerintah RI kembali pada pola-pola fasisme negera seperti yang dilakukan para zaman Orde Baru,” tandas Wens Edowai

Tabrakan di Kalam Kudus, 1 Tewas 2 Luka Parah

Tabrakan di Kalam Kudus, 1 Tewas 2 Luka Parah

JAYAPURA- Tabrakan maut melibatkan tiga kendaraan masing-masing mobil Pick Up DS 8108 AD dikemudikan Yunus Burdam (33), Honda Tiger DS 3746 AJ dikendarai Andika (16) dan Budi (19) serta Honda Supra X DS 3045 AY dikendarai Wempi (37), terjadi di Jalan Raya Depan SD/SMP Kalam Kudus Ardipura, Rabu (10/12) sekitar pukul 19.00 WIT.

Dalam tabrakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas dan dua lainnya mengalami luka parah. Korban yang meninggal diketahui bernama Andika, pelajar SMA 4 Entrop, yang mengalami luka parah, yakni leher dan perut putus.

Korban diduga tewas akibat terseret mobil pick up beberapa meter hingga menabrak pagar besi pengaman jalan. Sementara itu korban yang mengalami luka parah yakni Budi, yang dibonceng Andika, mengalami patah betis kanannya. Korban lainnya Wempi pengendara Honda Supra juga mengalami patah kaki kanannya.

Sementara itu, pengemudi mobil Pick Up Yunus Burdam hanya mengalami luka robek dibagian dahinya. Ketiga korban luka-luka, hingga berita ini diturunkan masih menjalani perawatan intensif di ruang UGD RSUD Dok II. Sedangkan jenazah Andika yang kondisinya sangat mengenaskan, saat itu juga langsung dibawa petugas dan warga ke kamar mayat untuk dilakukan otopsi.

Yunus Burdam saat ditemui Cenderawasih Pos mengaku saat mengendarai mobil dirinya sedang dipengaruhi Miras.“Saya memang saat itu sedang mabuk. Saya tidak tahu saat memasuki jalanan turunan yang saya injak bukannya rem tapi justru gas,” katanya sedikit menyesal.

Dijelaskan, saat itu dirinya dari arah Kotaraja mau ke Dok V atas dengan laju kendaraan tidak terlalu kencang. Namun setibanya di depan SD/SMP Kalam Kudus dirinya mengaku kemungkinan salah injak rem sehingga menabrak motor yang ada didepannya. “Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa nabrak motor padahal mobil saya tidak kencang,” ujar dengan nada agak tidak percaya.

Di tempat yang sama Budi pengendara Honda Tiger mengatakan, saat itu dirinya bersama Andika (korban tewas) melaju dari arah Polimak ke Kota Jayapura. Setibanya di jalan turunan, tiba-tiba motornya ditabrak dari arah belakang. “ Sebenarnya motor yang saya kendarai sudah di pinggir jalan bahkan jalannya pelan-pelan. Tiba-tiba mobil yang ada dibelakang saya menabrak dan saya langsung meloncat,” tuturnya menceritakan.

Hal senada juga diutarakan pengendara motor Supra Wempi. Menurutnya, saat itu ia dari Argapura mau ke Jayapura. Setibanya di turunan tikungan, tiba-tiba motornya ditabrak Honda Tiger dari belakang “Saya kaget saja dan langsung lompat. Kemungkinan besar setelah mobil itu nabrak Tiger terus nabrak motor saya ,” tuturnya.

Seorang saksi di TKP bernama Yohanes menuturkan, persis di depan SD/ SMA Kalam Kudus mobil Pick Up itu nabrak motor tiger hingga terseret beberapa meter dan berhenti di jalanan tikungan setelah menghantam pagar besi pengaman jalan. “ Waduh pokoknya kondisi mengenaskan mas. Korban yang saat itu masih diatas motor terseret seperti terguling-guling sebelum menabrak pagar besi. Syukurnya orang yang dibonceng langsung melompat dari atas motor,” terangnya.

Sementara itu, pantauan Cenderawasih Pos di ruang mayat RSUD Dok II, suasana duka menyelimuti tempat tersebut. Keluarga dan teman-teman korban terlihat memadati kamar mayat. Mereka tak kuasa menahan kesedihan atas musibah yang menimpa keluarga dan rekannya.

Bahkan sebagai bentuk pelampiasan kemarahan atas tewasnya korban, salah seorang keluarga korban sempat memukul kepala pelaku saat masih dalam perawatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, beberapa anggota Lantas dan Dalmas Polresta Jayapura didatangkan ke ruang UGD RSUD Dok II untuk mengamankan pelaku.

Atas kejadian ini, kondisi Honda Tiger mengalami kerusakan yang sangat parah bahkan ringsek tidak terbentuk lagi body motornya. Sedangkan kondisi Honda Supra hanya mengalami kerusakan ringan dibagian belakangnya. Begitupun dengan mobil pick up, kondisinya juga mengalami kerusakan sangat arah dan tadi malam telah dievakuasi untuk diamankan di Mapolresta Jayapura.

Ketua KPU Papua Nilai Anggota KPUD Nabire Membangkan

Ketua KPU Papua Nilai Anggota KPUD Nabire Membangkan

Bila Tetap Ngotot Laksanakan Pilkada Desember
JAYAPURA-Keputusan KPUD Nabire yang tetap pada pendiriannya akan menggelar Pemilu Kada di Nabire dalam bulan Desember ini dan menuding statemen Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny S.Sos justru membingungkan, mendapat tanggapan keras dari Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny S.Sos.
Benny menegaskan, pernyataan anggota KPUD Nabire yang juga Ketua Pokja Pilkada Slamet Riadi Hawar dan Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Pilkada Hendrik Andoy (Cepos,10/12), menunjukkan anggota KPUD Nabire sudah melanggar kode etik karena membangkang atau manu menabrak aturan, baik PP 49/2008 maupun UU 12/2008.
Benny menyesalkan pernyataan itu, karena anggota KPUD Nabire yang baru dua bulan sudah sok ngerti dengan membandingkan surat KPU Provinsi Papua No 219 yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar, karena setelah konsultasi dengan KPU dan Depdagri, ternyata pasal 233 UU 12/2008 dan pasal 146 pp 49 bersifat imperatif dan wajibh hukumnya untuk dilaksanakan.
“Yang harus diingat KPU adalah pelaksana UU bukan melaksanakan pikiran orang atau kelompok. Jadi rupanya mereka ini sudah terkooptasi jadi sebelum lebih jauh merusak sendi-sendi demokrasi, maka saya akan meminta dewan kehormatan untuk investigasi dan bila melanggar kita akan berhentikan. Kita perlu rekrut anggota KPU yang taat hukum bukan tahu hokum tapi putra balik,”tegasnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Dikatakatan, indikasi pelanggaran kode etik itu terutama melanggar UU 22/2007 tentang penyelenggara pemilu, dimana mereka membangkan sudah menjadi dasar untuk dewan kehormatan turun dalam waktu dekat untuk investigasi. “Saya sangat menyesal mengangkat anggota KPU yang usianya masih belum genap 2 bulan sudah terang-terangan menyatakan tidak mau melaksanakan UU,”tegasnya.
Sementara itu, salah seorang kandidat calon Bupati Nabire yang namanya tak mau dikorankan mengatakan, Pilkada Nabire harus dilaksanakan dalam tahun ini. Jika tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan membawa kerugian besar bagi 9 kandidat yang telah banyak mengeluarkan dana.”Jangan hanya mengeluarkan pernyataan, tapi tidak memberikan solusi, sebab kami tahu bahwa KPU Provinsi Papua juga telah melanggar apa yang telah ditetapkan dimana pada saat pergantian anggota KPU lama dengan anggota KPU baru, KPU Provinsi Papua belum membatalkan atau mencabut Surat KPU Pusat tentang perpanjangan waktu bagi anggota KPU lama hingga proses Pilkada Nabire selesai.
Sementara itu, Ketua KPU Nabire,Yusuf Kobepa, SH yang hendak dikonfirmasi terkait masalah ini, tidak bersedia ditemui, termasuk Hpnya tidak diangkat.
Namun informasi yang diterima dari sumber yang bisa dipercaya di Kantor KPUD bahwa para kandidat dan masyarakat telah sepakat untuk tetap menggelar Pilkada dalam Desember ini juga. Demi kelancaran Pilkada ini, KPU Kabupaten Nabire telah mengirim Ketua Pokja KPU Nabire, Slamet Riyadi Hawar,S.Sos dan Sekretaris KPU Nabire, Michael Mote, SH,M.Hum ke Jayapua guna mencetak surat suara. Dan menurut rencana, pihaknya akan menggelar Pilkada pada 18 atau 19 Desember 2008.(

Tangkap Tom Beanal, Forkorus dan Thaha

utm1Tangkap Tom Beanal, Forkorus dan Thaha

Hari Pelanggaran HAM se-dunia yang jatuh pada 12 Desember kemarin diperingati dengan menggelar aksi demo di depan Kantor Pos Abepura dan pameran foto-foto di Makam Theys di Sentani.
Menariknya, dalam aksi demo di Abpura yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) Papua, meminta tiga tokoh Papua ditangkap untuk diproses hukum. Ketiga nama yang disebut-sebut adalah, Ketua Presidium Dewan papua (PDP), Tom Beanal, Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua dan Thaha Al Hamid selaku Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) karena dianggap sebagai aktor yang harus bertanggung jawab atas semua perjuangan kaum muda yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua selama ini hingga harus menjalani proses hukum.
Dengan membawa bendera hitam , dua buah peti yang dibalut kain hitam juga poster Alm Theys Hiyo Eluay dan Arnold Ap, massa yang berjumlah sekitar 30 orang ini datang sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung menggelar orasi.
Juru bicara AMAK, Zakarias Horota mengungkapkan, ketiga orang di atas adalah pemimpin rakyat, termasuk masyarakat adat. “Jika ada satu masyarakat adat yang dibantai atau dibunuh, mereka harus bertanggung jawab, karena mereka pemimpin lembaga representasi cultural orang asli Papua dalam bentuk lembaga adat,” ungkap Zakarias yang wajahnya penuh dilumuri cat hitam ini.
Lebih khusus alasan soal mengapa Forkorus Cs harus ditangkap karena menurutnya menyangkut persoalan politik yang sedang dimainkan oleh lembaga tadi dan merekalah yang dianggap paling tepat untuk bertanggung jawab dan bukan pemuda maupun mahasiswa seperti Buchtar Tabuni, Jack Wanggai maupun beberapa rekan lainnya.
Dalam orasi ini juga disampaikan soal kondisi Papua yang semakin mencekam akibat situasi politik maupun pergeseran pasukan TNI hingga terkesan di Papua sedang terjadi konflik yang harus ditangani oleh TNI.
“Kami menyayangkan pergeseran pasukan TNI, jangan melakukan pendekatan militer tetapi bagaimana melakukan pendekatan yang lebih bermartabat agar semua persoalan HAM bisa diselesaikan baik-baik,” pintanya.Mereka juga meminta pemerintah segera menyelesaikan seluruh bentuk pelanggaran HAM di Papua sejak Papua diintegrasikan ke NKRI para 1 Mei 1963 karena menurut Zakarias hingga 2008 masih saja terjadi pelanggaran HAM yang belum ada tindakan konskrit untuk menekan bahkan meniadakan bentuk kekerasan tersebut.
“Hingga saat ini tidak ada rumusan dari pemerintah untuk memberikan perhatian terkati banyaknya pelanggaran HAM, satu contoh yang terakhir adalah tertembaknya Opinus Tabuni,” papar Zakarias membeberkan.Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua diakui berawal dari latar belakang status politik Papua Barat saat itu dalam hal ini perebutan wilayah oleh Belanda ke Papua Barat yang sangat sulit untuk diselesaikan karena integrasi Papua melalui perundingan termasuk New York Agreemen maupun perjanjian Roma pada September 1962 tidak melibatkan bangsa Papua Barat.Solusi yang tepat untuk keluar dari berbagai pelanggaran HAM saat ini adalah pemerintah termasuk MRP dan DPRP duduk bersama dengan masyarakat adat, mahasiswa maupun perempuan mencari solusi yang tepat.”Salah satunya dengan referendum,” katanya.
Disinggung soal bendera hitam dan dua buah peti, Zakarias menyampaikan bahwa bendera hitam menandakan bahwa hingga sekarang bentuk pelanggaran HAM masih terjadi sedangkan dua buah peti diperuntukkan mengenang pejuang muda Arnold Ap yang juga satu korban pelanggaran HAM sedangkan 1 peti lagi untuk mengenang perjuangan Alm Theys Eluay dimana saat itu sedang muncul reformasi memberikan ruang untuk masyarakat Papua namun akhirnya dikotori oleh kepentingan sepihak.”Ini melambangkan matinya demokrasi di Indonesia pada saat reformasi dan tidak ada ruang untuk masyarakat menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan,” tambahnya.
Di tengah orasi Koordinator Lapangan Neles Rumadas membacakan pernyataan sikap yang berisi soal kebebasan memilih pada tahun 1969 tidak sah, hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri masih ada dan berlaku karena hak tersebut belum pernah digunakan, rakyat Papua Barat memiliki kesempatan untuk menggunakan satu orang satu suara dalam sebuah referendum, bebaskan Buchtar Tabuni serta Papua belum bisa disebuat zona damai, karena maraknya imigran dan penambahan pasukan militer.
Diakhir orasi massa berniat membakar dua peti mati tadi sebagai wujud matinya kebebasan demokrasi, hanya niat tersebut urung dilakukan karena dilarang oleh polisi. Setelah mengheningkan cipta, sekitar pukul 12.00 WIT massa akhirnya membubarkan diri secara teratur.
Forkorus: Mereka Keliru Besar
Sementara itu Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, S.Pd ketika dihubungi semalam mengatakan, boleh-boleh saja menyampaikan pendapat mereka tetapi harusnya sebagai mahasiswa mereka berfikir rasional dan jangan asal bunyi, sebab apa yang dilakukannya itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara iman, norma adat, etika moral, demokrasi dan HAM.
Karena hukum positif itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan apalagi mengata dkk menyatakan diri sebagai bangsa Papua, karena hal itu sudah dilihat dari standarisasi falsafah berfikir, sehingga Forkorus tidak bisa menjadikan hukum positif sebagai acuan karena menurutnya hukum positif sangat sarat dengan kepentingan otoritas.
Dan ini merupakan soal hak asasi manusia bukan soal tangkap menangkap, karena itu sudah tertera pada piagam PBB Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan diri sebagai suatu bangsa dan siapapun tidak mempunyai hak untuk menolaknya, sehingga para oknum mahasiswa tersebut harus bisa menjelaskan secara ilmiah mengapa sampai berniat untuk dirinya dan beberapa tokoh bangsa Papua harus ditangkap. Sebut Kata Forkorus, sekarang bukan waktunya lagi untuk main tangkap, karena jaman sudah berubah ke arah reformasi.
Forkorus menjelaskan bahwa orang kampung walaupun tidak sekolah, tapi mereka tahu siapa diri mereka, namun jika mahasiswa yang sampai berbicara seperti begitu membuat Forkorus sangat heran apa yang dia pelajari selama ini. “Orang Kampung saja bisa tahu siapa dirinya, saya heran apa yang mereka belajar selama ini?,” ujar Forkorus.
Selain itu Forkorus mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa pemimpin bangsa Papua lainnya adalah pemimpin yang dipilih rakyat lewat mekanisme internal demokrasi rakyat Papua atau MAP yang disepakati bersama, melalui pergumulan bersama selama ini. Forkorus menegaskan pula bahwa dirinya bersama rekan-rekannya tidak pernah menghasut siapapun, tetapi sebagai pemimpin memberikan penjelasan dan membenarkan apa yang benardan apa yang salah secara rasional dan ilmiah walaupun relatif sifatnya, karena yang absolut hanya ada pada Tuhan Sang Pencipta.
Namun satu hal yang membuat Forkorus heran adalah bahwa Juru bicara MPAKI Zakarias Horota dkk beberapa waktu lalu sering bertandang ke kediamannya untuk memberikan pikiran-pikiran terkait nasib bangsa Papua, namun kini pernyataannya kontra dengan apa yang selalu disampaikannya. Forkorus berharap mudah-mudahan Zakarias dkk tidak diadudomba oleh oknum-oknum tertentu.
Pada peringatan hari pelanggaran HAM se-dunia yang berlangsung Rabu (10/12) kemarin terlihat konsentrasi masa di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) Sentani.
Namun pada acara tersebut hanya dibuat sebuah stan darurat yang terbuat dari potongan-potongan bambu beratap tenda berukuran sekitar 7×2 meter. Dimana pada stan tersebut terpampang sejumlah foto-foto pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua sejak 1995 hingga 2001 dan juga potongan-potongan pemberitaan media cetak yang menjurus ke bentuk pelanggaran HAM baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari data kekerasan kemanusiaan di 5 Kabupaten di Papua yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos pada pameran foto pelanggaran HAM itu tercatat motif kekerasan yang disebabakan oleh politik sebanyak 39%, Ekonomi 30%, dan sosial budaya 21%.
Sementara untuk pelaku kekerasan, TNI 27%, Polisi 31%, kelompok sipil 15%, perusahaan 14%, lain-lain 7%. Untuk korban kekerasan kelompok sipil 84%, pemerintah sipil 1%, perusahaan 4%, TNI 2% serta Polri 9%. Sementara data kekerasan dari 5 Kabupaten tercatat Manokwari 17 kasus, Merauke 31 kasus, Jayawijaya 13 kasus, Kota/Kabupaten Jayapura 18 kasus, serta Biak Numfor 8 kasus.

Tuntaskan Akar Konflik Pelanggaran HAM

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dalam hal ini diwakili Gubernur Papua Barnabas Suebu, DPR Papua, MRP dituntut segera menyelesaikan akar konflik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua.

TUNTUTAN terhadap pemerintah untuk menyelesaikan konflik pelanggaran HAM ini disampaikan oleh puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) ketika melakukan orasi di depan kantor Pos Abepura, Rabu (10/12) kemarin.

“Pemerintah Pusat, Gubernur, PDR Papua dan MRP harus duduk satu meja dengan masyarakat adat dan masyarakat Papua untuk menyelesaikan akar konflik dalam suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan harus dibentuk sesuai dengan amat UU nomor 21 tahun 2001 tentang semangat rekonsiliasi Nasional antara rakyat Papua dan bangsa Indonesi,” ujar Zakarias Horota, Sekjen Forum Pemuda Pelajat dan Mahasiswa Papua (FPPMP) yang memimpin jalannya orasi saat ditemui wartawan ditengah-tengah aksi orasinya. orasi1

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.